KILAUAN.ID – DPRD Provinsi Bengkulu kembali melaksanakan rapat Paripurna dengan agenda jawaban Gubernur Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, pada selasa, 3 Oktober 2023.
Jawaban gubernur tersebut dibacakan oleh penjabat Sekda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi yang mana salah satu tanggapan tersebut ditujukan kepada Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar belanja daerah dimaksimalkan dan melakukan inventarisasi program prioritas Gubernur dengan skala prioritas dapat terlaksana.
Pihaknya turut sepakat dan hal ini telah ditindak lanjuti langsung, dengan melakukan pembahasan program prioritas dan eksposes skala OPD, terhadap program dan kegiatan SKPD tahun 2024.
“Diharapkan dalam pembahasan rapbd dirancang sesuai dengan program prioritas gubernur bengkuli,” kata nandar munadi.
Sementara itu, tidak hanya membahas Raperda tentnag RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggarna 2024 namun juga membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Tentang Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha.
Terkait pandangan ini diungkapkan oleh Edwar Samsi bahwa apabilah raperda ini ditetapkan menjadi perda, pihaknya mengharapkan agar adanya kemudahan berinvestasi di Bengkulu. Mengingat selama ini birokrasinya terlalu banyak dan memberatkan investor, maka hendaknya dapat disederhanakan, namun dengan tetap menjaga nilai budaya dan adat masyarakat Bengkulu.
Kemudian untuk investasi yang telah berjalan seperti halnya batu bara, hendaknya dapat benar-benar ditata, mulai dari jalur lintasan, debu hingga kesehatan bagi masyarakat dan dapat diatur dalam Perda nantinya.
“kita harapkan adanya kemudahan berinvestasi di Bengkulu. Mengingat selama ini birokrasinya terlalu banyak dan memberatkan investor, maka hendaknya dapat disederhanakan, namun dengan tetap menjaga nilai budaya dan adat masyarakat Bengkulu,” kata Edwar Samsi.
